Opini: Menagih Keberanian Politik DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset Tanpa Syarat Kompromi

Catatan kritis akademisi hukum pidana atas tarik-ulur regulasi perampasan aset koruptor. Mengapa instrumen 'in rem forfeiture' adalah obat mujarab memiskinkan mafia keuangan tanpa dalih kriminalisasi.

Koalisi Parlemen Godok Revisi UU Pemilu: Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dibahas Menuju 3 Persen

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Legislasi DPR RI bersama pimpinan fraksi partai politik mulai menggodok formula baru ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 3 atau 2,5 persen guna mencegah terbuangnya suara rakyat.

KPU dan Bawaslu Luncurkan Sistem Pengawasan Dana Kampanye Berbasis Rekening Khusus Real-Time untuk Pilkada Serentak

Mengantisipasi aliran dana gelap dan praktik politik uang terselubung, KPU RI bersama Bawaslu dan PPATK mengintegrasikan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dengan API perbankan nasional.

Uji Materi Batas Usia dan Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Memasuki Babak Pembuktian Ahli

Sidang pleno lanjutan uji materi pasal persyaratan calon kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi menghadirkan saksi ahli hukum tata negara guna mengurai tafsir keadilan konstitusional dan asas meritokrasi kepemimpinan publik.

Dinamika Fraksi DPR Soal RUU Perampasan Aset: Panja Khusus Targetkan Pengesahan di Masa Sidang Mendatang

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengintensifkan harmonisasi draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan fokus pada perumusan mekanisme pembuktian terbalik dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Survei Nasional Lembaga Riset Kebijakan: Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik dan Efektivitas Reformasi Birokrasi Tembus 76%

Rilis survei opini publik berskala nasional menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap akselerasi digitalisasi pelayanan perizinan satu pintu dan keterbukaan informasi publik yang melompat ke angka 76,4 persen.

Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat: Mantan Dirjen Divonis 18 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp 1,1 Triliun dan Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun dalam Kasus Korupsi Perizinan Kawasan Industri

Debat Publik Rancangan APBN 2027: Alokasi Riset dan Ketahanan Pangan Naik Dua Kali Lipat

Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR menetapkan prioritas swasembada pangan lokal dan subsidi pupuk organik langsung ke rekening petani.

Harga Emas Antam Sentuh Rekor Baru Rp1,65 Juta per Gram di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Investor ritel berbondong-bondong mengalihkan aset ke safe haven emas fisik dan tabungan emas digital perbankan syariah demi lindung nilai kekayaan.

Diplomasi Perbatasan Sukses: Indonesia dan Tiga Negara Sahkan Batas Landas Kontinen Strategis

Kesepakatan bilateral mengamankan hak berdaulat atas sumber daya laut dan cadangan gas alam laut dalam di perairan Natuna dan Selat Malaka.

Survei Nasional Elektabilitas Kebijakan Publik: 78% Responden Dukung Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Riset opini publik independen menunjukkan masyarakat semakin mengapresiasi transparansi penyelidikan kasus korupsi kelas kakap dan efisiensi anggaran.

DPR RI Sahkan Regulasi Batas Usia Minimum Pejabat Eselon I Berbasis Meritokrasi Terbuka

Peluang talenta muda profesional non-ASN memimpin direktorat jenderal strategis kini terbuka lebar melalui lelang jabatan transparan berbasis rekam jejak digital.

Viral Koalisi Parlemen Sepakati RUU Transparansi Dana Kampanye Digital Real-Time

Seluruh partai politik wajib melaporkan sumbangan donatur online dan belanja iklan media sosial secara harian ke server KPU yang dapat diakses publik.

Bawaslu Luncurkan Aplikasi Deteksi Konten Ujaran Kebencian & Disinformasi Berbasis AI

Platform pengawasan cerdas mampu memetakan jaringan akun bot dan konten manipulatif deepfake yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI Desak Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Lingkungan & Kehutanan

Fraksi-fraksi di Senayan sepakat perlunya majelis hakim bersertifikasi ekologis untuk mempercepat penindakan perambah hutan lindung dan deforestasi.

Mendagri Beri Peringatan Keras kepada 15 Kepala Daerah yang Terlambat Mengesahkan APBD 2026

Sanksi penundaan pencairan tunjangan jabatan dan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) siap diberlakukan bagi daerah yang menghambat perputaran ekonomi rakyat.

KPU Siapkan Sistem Pemilu Elektronik (e-Voting) Terverifikasi Biometrik untuk Wilayah Terpencil

Penerapan kotak suara digital nir-kertas dilengkapi verifikasi sidik jari diujicobakan pada pilkada serentak di 50 kepulauan terluar Indonesia.

Opini: Menata Ulang Sistem Pembiayaan Politik Demi Mencegah Praktik Balas Budi Proyek APBD

Oleh Ahmad Fauzi, S.H. - Tingginya ongkos kontestasi pilkada menjadi akar utama korupsi kepala daerah yang menyandera pembangunan wilayah.

Presiden Lantik Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk Evaluasi 514 Kabupaten dan Kota

Dewan baru bertugas menyelaraskan transfer anggaran pusat ke daerah agar pembangunan infrastruktur pedesaan bebas dari potongan birokrasi.